Jokowi, Megawati, Prabowo: Segitiga Kekuasaan yang Penuh Pengkhianatan Politik, Siapa Kini Kehilangan Pengaruh?
Politik Indonesia menyimpan kisah persahabatan, pengkhianatan, dan perebutan pengaruh yang tidak selalu terlihat di depan publik. Tiga nama berada di pusat pusaran itu: Joko Widodo (Jokowi), Megawati Soekarnoputri, dan Prabowo Subianto. Mereka pernah saling membutuhkan, saling membuka jalan menuju

Jakarta, IDN True — Politik Indonesia menyimpan kisah persahabatan, pengkhianatan, dan perebutan pengaruh yang tidak selalu terlihat di depan publik. Tiga nama berada di pusat pusaran itu: Joko Widodo (Jokowi), Megawati Soekarnoputri, dan Prabowo Subianto. Mereka pernah saling membutuhkan, saling membuka jalan menuju kekuasaan, tetapi kemudian terjebak dalam persilangan kepentingan yang mengubah peta politik nasional.
Jokowi dibesarkan melalui kendaraan politik Megawati dan PDI Perjuangan. Prabowo pernah menjadi tokoh yang ikut membuka jalan bagi Jokowi menembus Jakarta. Namun, ketika Jokowi berada di puncak kekuasaan, konfigurasi politik berubah. Hubungan dengan Megawati merenggang, sementara Prabowo yang sebelumnya menjadi rival justru menjadi sekutu politik.
Kini, setelah Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden pada 12 November 2026, segitiga politik tersebut memasuki babak baru.
Pertanyaan besarnya: apakah Jokowi masih memiliki kekuatan untuk memengaruhi pemerintahan Prabowo? Apakah Megawati melihat momentum ini sebagai kesempatan mengembalikan pengaruh PDIP? Atau justru Prabowo sedang membangun kekuasaan sendiri tanpa lagi bergantung pada dua tokoh tersebut?
Megawati Membuka Jalan, Jokowi Melesat, Prabowo Pernah Menjadi Rival
Sejarah hubungan ketiga tokoh ini tidak bisa dilepaskan dari Pilkada Solo 2005 dan 2010. Saat itu, Megawati melalui PDIP memberikan kepercayaan kepada Jokowi untuk memimpin Kota Solo.
Jokowi bukan berasal dari keluarga elite politik nasional. Ia membangun popularitas dari daerah dengan pendekatan yang dikenal sederhana, merakyat, dan dekat dengan masyarakat.
Megawati kemudian menjadi tokoh penting yang mengantarkan Jokowi ke panggung politik nasional.
Namun, ada nama Prabowo di balik perjalanan tersebut. Pada Pilkada DKI Jakarta 2012, Gerindra bersama PDIP mengusung Jokowi-Ahok untuk menantang petahana Fauzi Bowo.
Kemenangan Jokowi di Jakarta menjadi pintu masuk menuju persaingan politik nasional.
Dua tahun kemudian, Megawati menetapkan Jokowi sebagai calon presiden PDIP untuk Pilpres 2014. Keputusan itu sekaligus mengakhiri harapan Prabowo untuk mendapatkan dukungan PDIP sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Batu Tulis 2009.
Sejak saat itu, hubungan ketiga tokoh mulai memperlihatkan persilangan kepentingan.
Jokowi menjadi presiden, Megawati menjadi tokoh partai pengusung, sementara Prabowo harus dua kali menerima kekalahan dalam pertarungan Pilpres melawan Jokowi.
Jokowi Berubah dari Anak Politik Megawati Menjadi Kekuatan Sendiri
Hubungan Jokowi dan Megawati semula dibangun atas dasar kepentingan politik yang saling menguntungkan. PDIP memberikan kendaraan politik, sedangkan Jokowi menghadirkan figur populer yang mampu menarik dukungan masyarakat.
Namun, persoalan muncul ketika Jokowi semakin kuat sebagai presiden.
Penetapan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden PDIP pada 21 April 2023 disebut menjadi salah satu titik ketegangan. Jokowi tidak berada dalam posisi yang sama dengan keputusan politik partai tersebut.
Situasi semakin rumit ketika Jokowi justru memberikan dukungan kepada Prabowo, mantan rivalnya dalam dua Pilpres sebelumnya.
Keputusan itu menjadi pukulan politik bagi hubungan Jokowi dan Megawati.
Jokowi bukan hanya tidak mendukung calon presiden yang diusung partai yang membesarkannya, tetapi juga ikut mengantarkan Prabowo menuju Istana melalui duet dengan Gibran.
Ironisnya, Gibran merupakan kader PDIP sebelum akhirnya maju sebagai calon wakil presiden bersama Prabowo.
Pada Desember 2024, PDIP kemudian memecat Jokowi, Gibran, dan Bobby Nasution dari keanggotaan partai.
Hubungan yang dibangun selama hampir dua dekade berakhir dengan perpisahan politik yang terbuka.
Prabowo Mendapat Dukungan Jokowi, Tetapi Seberapa Jauh Ketergantungannya?
Prabowo akhirnya berhasil mencapai kursi Presiden pada 2024 dengan dukungan politik Jokowi yang sangat diperhitungkan.
Duet Prabowo-Gibran menjadi simbol pertemuan dua kekuatan politik: Prabowo dengan Gerindra dan Jokowi dengan jaringan politik serta popularitas yang dibangunnya selama dua periode menjadi presiden.
Namun, kemenangan tersebut juga memunculkan pertanyaan tentang batas pengaruh Jokowi terhadap pemerintahan Prabowo.
Apakah Jokowi hanya memberikan dukungan untuk memenangkan Pilpres, atau ada harapan agar pengaruh politiknya tetap terpelihara setelah pergantian pemerintahan?
Pertanyaan itu semakin relevan ketika sejumlah perkembangan politik mulai mengubah komposisi kekuasaan.
Pengunduran diri Gibran dari jabatan Wakil Presiden menjadi peristiwa paling menentukan dalam hubungan kedua tokoh tersebut.
Channel News Asia mengutip penilaian sejumlah pengamat bahwa mundurnya Gibran dapat memperkuat posisi politik Prabowo sekaligus memunculkan pertanyaan mengenai kemampuan Jokowi mempertahankan pengaruh politik keluarganya. Namun, pengunduran diri itu sendiri tidak membuktikan adanya kesepakatan rahasia atau skenario politik tertentu.
Gibran Mundur, Pengait Politik Jokowi-Prabowo Terlepas?
Pada 12 November 2026, Gibran resmi menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Wakil Presiden kepada pimpinan MPR. Prabowo menerima keputusan tersebut dan menyatakan menghormatinya.
Peristiwa ini mengubah konfigurasi politik yang sebelumnya menghubungkan Jokowi dan Prabowo melalui posisi Gibran di pemerintahan.
Jokowi sendiri memberikan pernyataan yang menarik perhatian. Ia mengingatkan bahwa jabatan politik bersifat sementara dan menegaskan tetap mendukung pemerintahan Prabowo.
“Dan kita tetap terus mendukung pemerintahan Presiden Prabowo terutama dalam program-program yang berpihak pada kepentingan rakyat banyak,” kata Jokowi.
Pernyataan itu dapat dibaca sebagai upaya mempertahankan komunikasi politik dengan pemerintahan yang dipimpin mantan rivalnya.
Namun, persoalannya bukan lagi sekadar apakah Jokowi mendukung Prabowo. Persoalan yang lebih besar adalah seberapa jauh dukungan tersebut masih memiliki daya tawar setelah Gibran tidak lagi berada di kursi Wakil Presiden.
Prabowo kini memiliki otoritas penuh sebagai presiden untuk menentukan arah pemerintahannya. Situasi tersebut membuka ruang bagi konsolidasi kekuasaan yang lebih mandiri.
Megawati Menunggu Momentum, PDIP Berpeluang Kembali ke Pusat Kekuasaan
Di tengah perubahan hubungan Jokowi dan Prabowo, Megawati justru memiliki posisi politik yang tidak bisa diabaikan.
PDIP mempunyai 110 kursi di DPR dan tetap menjadi kekuatan politik besar di parlemen. Partai tersebut memiliki kemampuan menjalankan fungsi pengawasan sekaligus membuka komunikasi politik dengan pemerintah.
Spekulasi mengenai kemungkinan PDIP masuk ke pemerintahan Prabowo kembali mengemuka. Nama Puan Maharani dan Pramono Anung bahkan disebut-sebut dalam pembicaraan mengenai kandidat pengganti Gibran.
Namun, masuknya PDIP ke pemerintahan bukan perkara sederhana.
Megawati harus mempertimbangkan apakah lebih menguntungkan berada di dalam kabinet atau tetap menjaga posisi politik di luar pemerintahan dengan menjalankan fungsi kontrol terhadap kekuasaan.
Di sinilah persaingan pengaruh antara Megawati dan Jokowi menjadi menarik.
Jokowi memiliki rekam jejak dua periode kepresidenan dan jaringan politik yang dibangun selama bertahun-tahun. Megawati memiliki kendali atas partai besar yang menjadi kendaraan politik Jokowi pada awal karier nasionalnya.
Keduanya memiliki sumber pengaruh berbeda. Karena itu, tidak tepat menganggap salah satu sudah kehilangan seluruh kekuatannya.
Tiga Tokoh, Tiga Kepentingan, Satu Panggung Kekuasaan
Jika perjalanan politik ketiganya ditarik sejak 2009, terlihat bagaimana kepentingan dapat mengubah hubungan yang sebelumnya tampak permanen.
Megawati pernah membuka jalan bagi Jokowi menuju kekuasaan. Prabowo pernah membantu Jokowi menembus Jakarta. Jokowi kemudian menjadi presiden dan memberikan dukungan politik kepada Prabowo untuk memenangkan Pilpres 2024.
Kini, ketiganya berada dalam konfigurasi yang berbeda.
- Jokowi: berhadapan dengan pertanyaan tentang masa depan pengaruh politiknya setelah Gibran meninggalkan jabatan Wakil Presiden.
- Megawati: tetap memegang kendali atas PDIP dan menghadapi pilihan strategis antara memperkuat posisi di parlemen atau merapat ke pemerintahan.
- Prabowo: memiliki kewenangan sebagai presiden untuk mengonsolidasikan pemerintahan tanpa harus selalu bergantung pada dukungan politik Jokowi maupun PDIP.
Inilah drama politik yang sesungguhnya. Tidak ada hubungan yang sepenuhnya permanen ketika kepentingan kekuasaan terus berubah.
Siapa yang Akan Mengendalikan Arah Politik Indonesia?
Jokowi pernah menjadi simbol pemimpin dari rakyat biasa yang berhasil menembus dominasi elite Jakarta. Megawati menjadi tokoh yang memberikan jalan politik bagi kemunculannya. Prabowo, yang dua kali menjadi lawannya, akhirnya menjadi sekutu dan penerus kekuasaan.
Namun, perjalanan tersebut memperlihatkan satu kenyataan: dalam politik, orang yang pernah membuka pintu kekuasaan belum tentu menjadi orang yang selamanya menentukan arah kekuasaan.
Kini Prabowo memiliki kesempatan membangun pemerintahan dengan agenda dan otoritasnya sendiri. Megawati mempunyai kekuatan parlemen untuk mengawasi sekaligus memengaruhi kebijakan. Sementara Jokowi harus menghadapi perubahan posisi politik setelah putranya tidak lagi menjabat sebagai Wakil Presiden.
Pertarungan pengaruh ketiganya belum tentu selesai. Bahkan, dinamika menjelang kontestasi politik berikutnya dapat kembali mempertemukan kepentingan mereka dalam konfigurasi yang berbeda.
Jokowi pernah dibesarkan oleh Megawati, kemudian membantu Prabowo mencapai Istana. Prabowo kini memegang kekuasaan, sementara Megawati tetap menguasai salah satu kekuatan politik terbesar di parlemen.
Pada akhirnya, pertanyaan paling penting bukan siapa yang pernah berjasa kepada siapa, melainkan siapa yang masih memiliki kekuatan untuk menentukan arah Indonesia.